REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Publik. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efesiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarki dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat.


    Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya, dalam implementasinya telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.


    Badan SAR Nasional sejak bulan Agustus tahun 2012 telah mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional tahun 2012 s/d 2014. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan SAR Nasional tahun 2014, terdapat beberapa capaian menuju ke arah perubahan yang lebih baik.


Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional tahun 2015-2019 harus disertai dengan itikad yang kuat, tulus, iklas, dan menerima perubahan serta memberikan inovasi perubahan ke arah yang lebih baik.