Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak membahas berbagai peluang kerja sama, antara lain peningkatan kualitas tata kelola kearsipan di lingkungan Basarnas, penyelamatan dan pelestarian arsip statis, pertukaran data dan informasi, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan arsip sebagai sumber pembelajaran dan mitigasi bencana.

Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, menyambut baik kunjungan Kepala ANRI beserta jajaran. Menurutnya, dokumentasi dan arsip operasi pencarian dan pertolongan merupakan aset penting yang tidak hanya menjadi rekam jejak institusi, tetapi juga sumber pengetahuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan operasi SAR pada masa mendatang.

Kepala ANRI mengapresiasi komitmen Basarnas dalam pengelolaan arsip. Basarnas telah beberapa kali menyerahkan arsip statis kepada ANRI, yang meliputi arsip penyelenggaraan operasi SAR, penanganan pandemi Covid-19, serta berbagai kebijakan strategis di bidang pencarian dan pertolongan. Arsip-arsip tersebut memiliki nilai sejarah sekaligus menjadi referensi penting dalam pengembangan pengetahuan kebencanaan di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, ANRI juga mengundang Basarnas untuk berpartisipasi dalam International Symposium on Disaster Risk Archives (ISDRA) ke-5 yang akan diselenggarakan pada 29 Oktober 2026 di Yogyakarta. Forum internasional tersebut menjadi wadah bagi arsiparis, akademisi, peneliti, instansi pemerintah, dan komunitas kearsipan untuk berbagi pengetahuan serta praktik terbaik dalam pengelolaan arsip kebencanaan.

Melalui audiensi ini, Basarnas dan ANRI berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat guna mendukung tata kelola kearsipan nasional yang semakin baik, sekaligus menjaga memori kolektif bangsa atas berbagai operasi pencarian dan pertolongan serta peristiwa kebencanaan sebagai sumber pembelajaran bagi generasi mendatang.

Basarnas menjadi salah satu entitas yang berada dalam lingkup pemeriksaan DJPKN I bersama sejumlah kementerian dan lembaga negara lainnya. Melalui hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI memberikan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

Bagi Basarnas, penerimaan LHP menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, tepat sasaran, dan sesuai prinsip good governance, sehingga mampu mendukung optimalisasi penyelenggaraan tugas pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.

Sumber Foto: BPK RI

Basarnas menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat akibat dampak kemarau maupun kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional, Basarnas terus meningkatkan kapasitas personel, memastikan kesiapan sarana dan prasarana, serta mempererat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan pencarian dan pertolongan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan profesional.

Kehadiran Kepala Basarnas dalam rapat terbatas tersebut menjadi wujud komitmen Basarnas untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam membangun sistem penanggulangan bencana dan kedaruratan yang tangguh, terintegrasi, serta berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Foto Courtesy of: Sekretariat Presiden

Pelatihan yang digelar selama lima hari ini merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Basarnas sebagai petugas pelayanan publik yang inklusif dan ramah disabilitas, terutama saat menghadapi situasi gawat darurat.

Dalam kegiatan tersebut, Basarnas menghadirkan narasumber Phieter Angdika bersama tim pengajar dari Ruang Isyarat. Peserta mempelajari konsep dasar disabilitas khususnya teman Tuli, pengenalan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO), pembelajaran isyarat abjad dari A hingga Z, kosakata dasar sehari-hari, serta berbagai istilah yang relevan dalam pelayanan publik dan penanganan pertolongan saat terjadi bencana. Pelatihan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga diisi dengan simulasi penanganan pertolongan dan evakuasi bersama warga Tuli.

Pelatihan bahasa isyarat bukan sekadar belajar komunikasi tetapi merupakan langkah nyata untuk membangun masyarakat inklusif. Melalui pelatihan ini, Basarnas berharap akses masyarakat Tuli terhadap layanan pencarian dan pertolongan, termasuk dalam situasi membahayakan dapat semakin terbuka. Sehingga prinsip pelayanan publik yang inklusif dan setara dapat terwujud secara nyata di Indonesia.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik menghadirkan empat materi utama, yaitu Standar Pelayanan Registrasi Radio Beacon, Registrasi Radio Beacon, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dan Aplikasi Radio Beacon. Keempat materi tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan terhadap layanan registrasi radio beacon, serta menghimpun masukan dan rekomendasi yang konstruktif sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan layanan registrasi sinyal marabahaya di lingkungan Basarnas.

Direktur Sistem Komunikasi Basarnas, Brigjen TNI Tofik Tofana, menegaskan bahwa registrasi radio beacon merupakan bagian penting dari sistem keselamatan nasional.

"Registrasi radio beacon bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan. Data registrasi yang akurat dan mutakhir memungkinkan Basarnas mengidentifikasi pemilik perangkat, sarana yang mengalami keadaan darurat, serta pihak yang dapat segera dihubungi ketika sinyal marabahaya diterima. Dengan demikian, proses verifikasi dapat dilakukan lebih cepat sehingga operasi SAR dapat berlangsung secara tepat sasaran," ujarnya. 

Dirsiskom juga berharap Forum Konsultasi Publik dapat menghasilkan berbagai masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas layanan registrasi sinyal marabahaya.

"Kami berharap forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Setiap masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk mewujudkan layanan registrasi radio beacon yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memenuhi harapan masyarakat, serta mendukung peningkatan keselamatan pelayaran, penerbangan, dan aktivitas masyarakat yang berpotensi menghadapi kondisi darurat," tambahnya.

Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini, Basarnas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sistem registrasi sinyal marabahaya sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan pencarian dan pertolongan yang cepat, tepat, efektif, dan profesional bagi masyarakat.

IISAR 2026 merupakan ajang internasional yang mengintegrasikan pameran teknologi Search and Rescue (SAR), forum internasional, serta kompetisi SAR Challenge dalam satu rangkaian kegiatan. Penyelenggaraan IISAR bertujuan memperkuat kapasitas pencarian dan pertolongan, mendorong inovasi teknologi, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam menghadapi situasi kedaruratan dan operasi SAR. Melalui penyelenggaraan ini, Indonesia juga menegaskan komitmennya sebagai negara yang aktif berkontribusi dalam penguatan keselamatan, kesiapsiagaan, dan respons kemanusiaan di tingkat global.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsdya TNI Mohammad Syafii, menjelaskan bahwa IISAR 2026 menjadi sarana komunikasi, edukasi, koordinasi, dan kolaborasi bagi komunitas Search and Rescue (SAR) nasional maupun internasional.

Menurutnya, kegiatan ini menghadirkan forum internasional, pameran teknologi SAR, serta kompetisi SAR Challenge yang melibatkan organisasi SAR internasional, kementerian dan lembaga, dunia usaha, akademisi, serta potensi SAR nasional.

"Sebanyak 28 negara berpartisipasi dalam IISAR 2026, baik pada kegiatan forum, exhibition, maupun SAR Challenge. Melalui IISAR, kami berharap sinergi seluruh kementerian, lembaga, organisasi, dan mitra yang terlibat dalam operasi Search and Rescue dapat semakin kuat," ujar Syafii.

Melalui penyelenggaraan IISAR 2026, Basarnas berharap kolaborasi internasional, pertukaran teknologi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Search and Rescue dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan efektivitas operasi pencarian dan pertolongan dalam menghadapi berbagai situasi darurat, baik di Indonesia maupun di tingkat global.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Basarnas memaparkan peran strategis Basarnas sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia juga menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi, di antaranya luasnya wilayah Indonesia, tingginya potensi bencana dan kecelakaan, serta keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pendukung operasi SAR.

Salah satu pembahasan utama dalam audiensi adalah kesiapan Tim Indonesia Search and Rescue (INASAR) dalam melaksanakan misi kemanusiaan internasional. Kepala Basarnas menjelaskan bahwa pengerahan Tim INASAR ke negara yang terdampak bencana memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dukungan diplomasi dari Kementerian Luar Negeri. Pengiriman tim Urban SAR internasional tersebut dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) maupun berdasarkan permintaan resmi melalui jalur diplomatik antarnegara.

Selain itu, kedua pihak juga membahas upaya penguatan kapasitas Tim INASAR melalui peningkatan kompetensi personel, pemenuhan kebutuhan peralatan, serta persiapan menghadapi INSARAG External Re-classification sebagai bagian dari upaya mempertahankan klasifikasi dan standar internasional yang telah dimiliki Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan Indonesia tetap siap memberikan bantuan kemanusiaan secara cepat, tepat, dan profesional kepada negara-negara sahabat yang membutuhkan.

Menteri Luar Negeri, Sugiono, menyambut baik berbagai upaya yang dilakukan Basarnas dalam memperkuat kapasitas nasional maupun internasional di bidang pencarian dan pertolongan. Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk terus mendukung diplomasi kemanusiaan Indonesia, termasuk melalui koordinasi dan fasilitasi penugasan Tim INASAR ke luar negeri.

Kepala Basarnas berharap sinergi yang telah terjalin antara Basarnas dan Kementerian Luar Negeri dapat terus diperkuat guna meningkatkan kontribusi Indonesia dalam misi kemanusiaan internasional. Melalui kerja sama yang erat antarkementerian dan lembaga, Indonesia diharapkan semakin mampu berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada negara-negara yang terdampak bencana serta memperkuat posisi sebagai bagian dari komunitas kemanusiaan global.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran dari Kantor SAR Manado, Palu, Mamuju, Kendari, Gorontalo, Makassar, dan Ternate sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana dan kondisi kedaruratan di kawasan timur Indonesia.
Dalam arahannya, Kepala Basarnas menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kesiapan alutsista dan peralatan SAR, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap operasi pencarian dan pertolongan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan profesional.

"Wilayah Sulawesi dan Maluku Utara memiliki potensi ancaman yang beragam, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, tanah longsor, hingga berbagai kecelakaan transportasi dan kondisi membahayakan manusia. Oleh karena itu, seluruh jajaran Basarnas harus selalu siaga dan adaptif dalam menghadapi setiap potensi kedaruratan," ujar Kepala Basarnas.

Ia juga mengingatkan seluruh personel untuk terus menjaga semangat pengabdian dan menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi, sehingga Basarnas dapat semakin dipercaya masyarakat sebagai garda terdepan dalam operasi pencarian dan pertolongan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi dan kesiapsiagaan seluruh Kantor SAR di wilayah Sulawesi dan Maluku Utara semakin kuat dalam menghadapi berbagai potensi bencana dan kedaruratan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ir. Fitrah Nur, M.Si., menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menjajaki berbagai skema dukungan yang dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hunian bagi personel Basarnas. Penyediaan hunian dinilai tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pegawai, tetapi juga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan.

Melalui audiensi ini, Basarnas berharap terjalin sinergi yang semakin kuat dengan Kementerian PKP dalam merealisasikan pembangunan Rusunara dan rumah dinas. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan dapat membuka peluang pemanfaatan program pembiayaan perumahan bagi personel Basarnas sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dalam memberikan layanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.

“Sebagai ASN, saudara dituntut untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, loyalitas, dan akuntabilitas. Jadikan nilai-nilai dasar ASN sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, serta dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, tantangan tugas Basarnas ke depan semakin dinamis dan kompleks sehingga seluruh insan Basarnas dituntut terus meningkatkan kualitas pelayanan pencarian dan pertolongan. Keberhasilan operasi SAR, lanjutnya, merupakan hasil kerja terintegrasi seluruh unsur organisasi. Oleh karena itu, keberhasilan Basarnas tidak ditentukan oleh kinerja personel yang berada di garis depan operasi SAR. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh unsur organisasi yang saling mendukung dan melengkapi.

Menutup sambutannya, Sestama menghimbau agar seluruh ASN dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi dan integritas, serta memberi kontribusi terbaik bagi kemajuan Basarnas, masyarakat, bangsa, dan negara.

Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) ini berlangsung sejak 22 April hingga 5 Juni 2026 di Taxi Way Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Sebanyak 1.758 peserta dari 55 kementerian dan lembaga tingkat pusat sukses menyelesaikan pelatihan ketat ini. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini.

Penutupan ditandai dengan penyerahan sertifikat serta Tunggul Satuan Komponen Cadangan kepada perwakilan dari 7 Kementerian Koordinator selaku simbolis keikutsertaan. MenPAN-RB menegaskan pelatihan dasar militer ini sebagai investasi pada kualitas dan karakter sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan peran ASN ke depan.

Diharapkan setelah menjadi Komcad, para ASN semakin bersemangat dalam menjalankan tugas negara dan pelayanan masyarakat di masing-masing instansi. Kepala Basarnas berharap, sekembalinya para peserta ke instansi asal, mereka mampu membawa atmosfer baru yang positif, kokoh dalam menghadapi tekanan kerja, serta senantiasa siap berkontribusi nyata bagi negara demi mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. 

Dalam sambutannya, Lasarus menilai Basarnas mampu menunjukkan kinerja yang baik dan konsisten dalam setiap operasi SAR yang dilaksanakan.

“Basarnas ini dari tahun ke tahun kita tahu sendiri anggarannya terbatas, namun seluruh operasi yang dilaksanakan dapat diselesaikan dengan baik. Ini tentu patut diapresiasi,” ujar Lasarus.

Dalam rapat tersebut, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, memaparkan capaian pelaksanaan program kerja serta penggunaan anggaran yang difokuskan untuk mendukung operasional pencarian dan pertolongan. Evaluasi juga dilakukan terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan penguatan tata kelola kelembagaan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kepala Basarnas menyampaikan bahwa pagu akhir anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,455 triliun diperoleh setelah melalui proses penyesuaian kebijakan, blokir anggaran, serta penajaman belanja kementerian/lembaga sesuai arahan Presiden. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga efektivitas penggunaan APBN sekaligus memastikan pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan tetap berjalan optimal.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan dukungan operasional SAR. Selain itu, penggunaan anggaran juga diarahkan pada penguatan kesiapsiagaan personel, peningkatan sarana dan prasarana SAR, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dalam setiap pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Hingga Mei 2026, Basarnas terus mengoptimalkan realisasi anggaran melalui percepatan pelaksanaan program kerja dan penguatan dukungan operasional. Realisasi anggaran diprioritaskan untuk mendukung kesiapan operasi SAR, peningkatan fasilitas pendukung, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam rapat tersebut, Basarnas juga melaporkan pelaksanaan 784 operasi SAR hingga Mei 2026 dengan total penanganan sebanyak 5.085 korban dari berbagai kondisi kecelakaan, bencana, dan situasi membahayakan manusia. Operasi SAR yang dilaksanakan meliputi kecelakaan kapal, kecelakaan udara, bencana alam, hingga penanganan kondisi khusus lainnya.

Kabasarnas turut memaparkan sejumlah operasi SAR menonjol sepanjang tahun 2026 yang dilaksanakan dengan melibatkan personel, alutsista, dan koordinasi lintas instansi guna memastikan proses pencarian dan pertolongan berjalan cepat, efektif, dan tepat sasaran.

Selain pelaksanaan operasi, Basarnas terus meningkatkan kesiapsiagaan melalui pelatihan, simulasi, dan peningkatan kapasitas personel SAR. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh unsur SAR siap menghadapi kondisi darurat dan mampu memberikan respons cepat terhadap setiap kejadian.

Melalui RDP bersama Komisi V DPR RI, Basarnas menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola anggaran, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta mengoptimalkan kualitas layanan pencarian dan pertolongan bagi masyarakat Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala ANRI, Mego Pinandito, kepada Sekretaris Utama Basarnas, Abdul Haris Achadi, yang didampingi Kepala Biro Humas dan Umum Basarnas, Hendra Sudirman. Penyerahan penghargaan berlangsung di Ruang Noerhadi Magetsari, Gedung C Lantai 2 ANRI, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Basarnas dalam mewujudkan tata kelola kearsipan yang tertib, profesional, dan akuntabel sebagai bagian penting dalam mendukung pelayanan publik serta pengelolaan administrasi pemerintahan yang modern.

Tahun ini, ANRI mengusung tema “Empowering the Future: Kearsipan untuk Memberdayakan Masa Depan Menuju Indonesia Emas 2045” dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Anugerah Kearsipan Tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang apresiasi bagi lembaga dan insan kearsipan yang dinilai berprestasi serta mampu menghadirkan inovasi terbaik dalam pengelolaan arsip nasional.

Momentum peringatan Hari Kearsipan ke-55 juga menjadi penguatan komitmen seluruh lembaga pemerintah dalam membangun sistem kearsipan yang adaptif, responsif, dan modern guna mendukung program strategis nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Melalui capaian tersebut, Basarnas menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme, kualitas tata kelola administrasi, serta pengelolaan arsip yang efektif dan berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan institusi d

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia". Tema ini menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai perekat persatuan bangsa sekaligus landasan dalam membangun perdamaian dan kerja sama di tingkat global.

Kehadiran Kabasarnas dalam upacara kenegaraan tersebut menjadi wujud komitmen Basarnas dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui tugas kemanusiaan, pencarian, dan pertolongan yang dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini juga menggunakan logo resmi lambang negara, Garuda Pancasila, sebagai simbol persatuan, kedaulatan, dan semangat kebangsaan yang terus dijaga oleh seluruh elemen bangsa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-13 Ma'ruf Amin, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta para pimpinan lembaga negara.

Melalui momentum Hari Lahir Pancasila, Basarnas meneguhkan komitmennya untuk terus hadir memberikan pelayanan terbaik dalam setiap operasi pencarian dan pertolongan, sebagai wujud nyata pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam paparannya, Sestama menyampaikan bahwa berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Basarnas memperoleh Pagu Indikatif TA 2027 sebesar Rp1,25 triliun. Pagu tersebut terbagi menjadi dua fokus utama, yakni Program Dukungan Manajemen sebesar Rp867,13 miliar dan Program Teknis sebesar Rp384,09 miliar.

Namun, melalui mekanisme trilateral meeting bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan, Basarnas mengusulkan pergeseran anggaran antarprogram tanpa mengubah total pagu. Anggaran Program Dukungan Manajemen disesuaikan menjadi Rp848,88 miliar, sedangkan Program Teknis bertambah menjadi Rp402,35 miliar. Pergeseran sebesar Rp18,25 miliar ini dilakukan karena belanja dukungan operasional tugas dan fungsi unit sepenuhnya berada pada program teknis.

Sestama Basarnas mengungkapkan bahwa pagu indikatif yang dialokasikan saat ini masih jauh dari total pagu kebutuhan riil Basarnas yang mencapai Rp3,86 triliun. Kondisi tersebut menimbulkan backlog anggaran sebesar Rp2,6 triliun, di mana sektor belanja modal menempati defisit terbesar karena tidak mendapatkan alokasi sama sekali pada pagu indikatif.

“Oleh karena itu, kami mengusulkan tambahan anggaran prioritas sebesar Rp2,24 triliun demi menjamin keselamatan masyarakat dan kesiapan alut SAR di seluruh Indonesia,” jelas Sestama.

Dari total tersebut, sebesar Rp2,24 triliun dialokasikan untuk mendanai kebutuhan prioritas yang belum terakomodir, meliputi:
1. Belanja Pegawai (Rp135,37 miliar): Untuk pemenuhan gaji dan tunjangan penambahan 1.146 orang CPNS dan 369 orang CPPK.
2. Keselamatan, Kesiapan Alut, dan Kapasitas SDM (Rp409,33 miliar): Mencakup pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kapasitas INASAR menuju Heavy Class, serta pelaksanaan latihan personel.
3. Tindak Awal Operasi SAR (Rp85,90 miilar): Guna mendukung kecepatan respons dalam pelaksanaan operasi penyelamatan sebagai core bisnis utama Basarnas.
4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana SAR (Rp1,61 triliun): Untuk menjaga optimalisasi kesiapan fasilitas SAR darat, laut, udara, sistem komunikasi, dan teknologi informasi demi menjamin keselamatan masyarakat.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Basarnas berkomitmen penuh menyukseskan tema RKP TA 2027 mengenai akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Basarnas siap mengambil peran krusial sebagai penguat resiliensi pembangunan nasional melalui penyelenggaraan jaminan keselamatan layanan SAR yang cepat, efektif, terintegrasi, dan berbasis kesiapsiagaan di berbagai sektor strategis nasional.