Kepala Basarnas Apresiasi Peresmian Gedung Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya BMKG
Jakarta — Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsekal Madya TNI Mohammad Syafi’i menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BMKG dan seluruh mitra kerja yang telah berkontribusi dalam mewujudkan Gedung Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya (Indonesia Multi Hazard Early Warning System/ INA -MHEWS ). Hal itu disampaikann pada saat menghadiri peresmian Gedung tesebut di Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2025). Menurutnya, gedung ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi merupakan pusat kendali strategis yang dilengkapi dengan fasilitas vital seperti command center, sistem komunikasi kebencanaan, serta pusat data dan informasi yang beroperasi penuh 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
“Kehadiran sistem peringatan dini multi bahaya ini adalah langkah besar dan krusial dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama saat detik-detik darurat yang menyangkut keselamatan jiwa masyarakat,” ujar Marsekal Madya TNI Mohammad Syafi’i.
Ia juga menegaskan bahwa Basarnas berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama erat dengan BMKG dan seluruh pemangku kepentingan demi memastikan setiap nyawa yang terancam dapat diselamatkan secara cepat dan tepat.
Gedung ini merupakan bagian dari inisiatif Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) yang bertujuan untuk memperkuat sistem peringatan dini dan ketangguhan bencana di Indonesia. Peresmiannya juga bertepatan dengan peringatan ke-78 Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nasional, yang menjadikannya momentum penting dalam memperkuat sinergi antar-lembaga dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih modern, tangguh, dan adaptif.
Dengan diresmikannya gedung ini, diharapkan sistem nasional penanggulangan bencana Indonesia semakin kuat dan mampu merespons berbagai ancaman bencana secara efektif demi keselamatan masyarakat.
Turut hadir dalam acara tersebut para pejabat dari kementerian/lembaga terkait, termasuk perwakilan dari Kementerian Koordinator PMK, BNPB, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta mitra pembangunan dan kontraktor pembangunan gedung.
