Detil Berita

Jakarta – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menghadiri  Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (27/08/2024). Rapat yang diselenggarakan di Gedung Nusantara ini membahas evaluasi APBN 2025 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2026 dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2026.

Di hadapan Komisi V DPR RI, Sekretaris Utama Basarnas, Abdul Haris Achadi, melaporkan bahwa hingga Agustus 2025, Basarnas telah menerima dua kali relaksasi anggaran dari pemblokiran anggaran sebagai tindak lanjut efisiensi belanja Tahun 2025. Relaksasi pertama Basarnas mendapatkan sekitar Rp 127 miliar pada Maret 2025 lalu. Kemudian relaksasi anggaran kedua pada Juli 2025 sebesar sekitar Rp 272 miliar.

“Hingga Agustus 2025, realisasi fisik penyerapan anggaran per program dan per belanja di lingkungan Basarnas mencapai 52,51 persen serta untuk realisasi keuangan mencapai 49,94 persen,” ujar Sestama.

Terkait usulan kenaikan pagu anggaran, Komisi V DPR RI memahami alokasi anggaran Basarnas dalam RAPBN TA 2026 dan menyambut baik usulan tersebut.

"Terkait dengan usulan kenaikan anggaran 2026, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN TA 2026," ujar Ketua Komisi V DPR RI.

Komisi V berharap agar Basarnas dapat menyesuaikan program/kegiatan prioritas nasional termasuk program berbasis masyarakat dan ketahanan pangan dalam RAPBN TA 2026.